BWI.go.id – Kepastian hukum melalui sertifikasi menjadi fondasi utama untuk melindungi dan mengembangkan aset wakaf di Indonesia. Tanpa legalitas yang sah, aset-aset umat ini menghadapi risiko serius, mulai dari sengketa hingga terhambatnya potensi untuk dikelola secara produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
Menyadari urgensi ini, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengakselerasi program sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia.
Risiko Sengketa Tanpa Kepastian Hukum
Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi banyak aset wakaf adalah ketiadaan dokumen hukum yang kuat. Banyak tanah wakaf yang hanya didasarkan pada ikrar atau kesepakatan lisan, membuatnya rentan dipersoalkan di kemudian hari, terutama oleh pihak lain atau ahli waris yang mengklaim kepemilikan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa sertifikat adalah instrumen perlindungan utama. “Penyerahan sertifikat (tanah) sebagai tanda legalitas atau kekuatan hukum daripada tanah-tanah wakaf,” ujar Nusron.
Potensi Ekonomi yang Terhambat oleh Legalitas
Selain risiko sengketa, ketiadaan sertifikat juga menghambat pengembangan aset wakaf menjadi lebih produktif. Rencana untuk membangun fasilitas sosial seperti sekolah, pesantren, atau klinik di atas tanah wakaf seringkali terkendala oleh aspek legalitas.
Pengelola atau nazhir akan kesulitan mendapatkan izin atau menjalin kemitraan investasi jika status hukum tanah yang dikelola tidak jelas. Akibatnya, aset yang strategis tidak bisa dioptimalkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Aksi Nyata Pemerintah di Sulawesi Tengah
Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dibuktikan secara nyata di Sulawesi Tengah. Menteri Nusron Wahid menyerahkan langsung 33 sertipikat yang mencakup aset-aset keagamaan dari 9 kabupaten/kota.
Langkah ini menjadi solusi langsung bagi para pengelola wakaf. Ahmad Zaini Ismail, nazhir dari Yayasan Dhiyaaul Ma’Rifah Indonesia di Sigi, mengungkapkan bahwa sertifikat yang diterimanya adalah syarat kunci untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren.
Melihat pentingnya hal ini, Menteri Nusron secara khusus menginstruksikan jajaran BPN Sulteng untuk memberikan perhatian ekstra dan mempercepat program sertifikasi tanah wakaf. Inisiatif di Sulawesi Tengah ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan nazhir dapat secara efektif melindungi dan mengoptimalkan aset umat, memastikan manfaatnya terus mengalir lintas generasi. (Kompas.com/Jawapos/KAN)
